HomeModul
+1 vote
8 views
. Soal Geografi oleh Pemula (69) | 8 views

1 Jawaban

0 vote

Sistem pengelolaan taman nasional terdapat dasar hukum atau undang - undangnya. Di antara lain :

  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan bahwa tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Sebagai kawasan hutan maka pengelolaan Taman Nasional harus memperhatikan hal berikut ini:

  1. Menjaga keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.;
  2. Memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat;
  3. Menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
  4. Mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat;
  5. Dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat;
  6. Bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, diantaranya dengan:
  • Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia telah diatur hubungan antara masyarakat tempatan khususnya masyarakat adat dengan lingkungannya, diantaranya adalah:

  1. Perlindungan dan pengakuan atas keberadaan masyarakat adat;
  2. Hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, perumusan dan implementasi kebijakan taman nasional, khususnya atas penyusunan rencana pengelolaan;
  3. Hak atas kepemilikan taman nasional;
  4. Hak atas pengembangan diri;
  5. Hak atas informasi, dimana pemerintah harus memberikan dan menyediakan informasi yang cukup, adil dan transparan dalam kebijakan taman nasional dan kebijakan pemerintah secara umum.
  6. Hak untuk hidup secara bermartabat di Taman nasional;
  7. Hak atas tanah ulayat di Taman Nasional;
  8. Hak kelompok khusus, dimana pemerintah secara umum harus memberikan perlakuan dan perlindungan lebih terhadap masyarakat sebagai kelompok khusus dalam kebijakan pembangunan.
oleh Ambisius (28,549)

Soal terkait

0 vote
1 jawaban
0 vote
1 jawaban
ditanya 22 Des 2018 . Soal PPKN oleh mada19 Pemula (69) | 6 views
0 vote
1 jawaban
0 vote
1 jawaban
ditanya 27 Des 2018 . Soal Geografi oleh mia aulia Pemula (108) | 6 views
258 Online
0 Anggota And 258 Tamu
7,126 soal
7,704 jawaban
32 komentar
874 anggota